Jetsiber.com | Pekanbaru - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Sosial (DPP SPKN) menggelar talk show bertema : "Benturan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Menghadapi Potensi Kerusakan Hutan" di Sultan Ballroom, Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Rabu (06/08/2025).

Talk show ini dihadiri sejumlah narasumber, Kapolda Riau di wakili Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budhi Purwono, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diwakili Penegakan Hukum (Gakkum DLHK) Agus Suryoko, S.H., M.H.; Akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau Zulwisman, S.H. M.H.; dan praktisi hukum Dr. Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. Talk show dimoderatori oleh Jetro Sitorus, S.H.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara ini, di antaranya perwakilan Wali Kota Pekanbaru, Drs. ingot Ahmad Hutasuhut, perwakilan Bupati Siak, Dr. Tri Handro Pramono, S.Hut., M.M., Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kesbangpol Riau, Perwakilan Bupati Indragiri Hulu, Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Bupati Kampar, para tamu undangan lainnya dan seluruh anggota DPP SPKN.

Efrat Bathofend Sibarani, S.H. selaku ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan agar talk show ini melahirkan solusi dari berbagai persoalan, dan juga ia mengapresiasi atas kehadiran narasumber dan tamu undangan," Harapan kami dari panitia pelaksana acara ini dapat melahirkan solusi dari berbagai persoalan yang ada di kawasan konservasi hutan khususnya di provinsi riau," ujar Efrat Bathofend Sibarani

Ketua Umum DPP SPKN, Jetro Sibarani, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan acara talk show ini merupakan bentuk kontribusi SPKN sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945. “Acara talk show ini tidak ada kepentingan siapapun. Ini merupakan bentuk Amanah dari UUD 1945. Dan hasil talk show ini, akan kami sampaikan ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ombudsman, dan anggota DPR RI Komisi 4. Sebagai bentuk perhatian kami sebagai organisasi masyarakat agar pemerintah pusat memberikan solusi terbaik untuk masyarakat yang terdampak di Kawasan konservasi", tegas Jetro Sibarani.

"Edukasi ini kami anggap sangat penting agara masyarakat luas paham bagaimana kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan hutan. Mengingat Provinsi Riau sangat rentan terjadi pemanfaatn Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti halnya yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) saat ini," tambah Jetro Sibarani

Namun demikian, ia juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah pihak yang sudah diundang secara resmi,"Kami mengundang Gubernur Riau, katanya sudah ada perwakilan untuk hadir tetapi tidak datang, kami mengundang Kanwil BPN/ATR Provinsi Riau tetapi tidak hadir, kami mengundang Menteri lingkungan, Menteri kehutanan tetapi tidak datang. Padahal kami sudah membuat acara ini, pakai dana kami sendiri dari DPP SPKN, tinggal datang saja susah. Padahal kami sudah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari akomodasi dan keperluan lainnya. Tinggal datang saja susah!", ujar Ketua Umum DPP SPKN tersebut.

"Seharusnya sebagai pejabat publik, mereka seharusnya berkenan hadir dalam acara ini, agar masyarakat teredukasi dan paham mengenai isu tentang Kawasan koservasi hutan yang sedang hangat ini, kalau begini pasti kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik semakin tipis. Bagaimana akuntabilitas instansi-instansi kita ini?" tegas Ketua Umum DPP SPKN, Jetro Sibarani, S.H., M.H.

Rangkaian acara berjalan dengan dinamis dengan pemaparan materi dari narasumber dan sesi tanya jawab dengan audiens. Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber dan sesi foto Bersama.