Kamis, 14 Agustus 2025

Breaking News

  • Kejati Riau Gelar Kegiatan Penerangan Hukum di Poltekkes Kemenkes Riau   ●   
  • Lapas Pekanbaru Tingkatkan Intensitas Razia Kamar Hunian WBP Upaya Pemberantasan Halinar   ●   
  • DPN-PETIR Laporkan Sarwono ke Kejagung RI Dugaan Korupsi Halte dan Subsidi Trans Metro   ●   
  • Korem 031/WB Berangkatkan Jamaah Umroh dan Beri Apresiasi Pada Prajurit Berprestasi   ●   
  • Curi Start Meracik Masa Depan: Pelatihan Barista Bagi Warga Binaan Lapas Pekanbaru   ●   
Rokan Hulu Perkuat Pencegahan Korupsi, Bupati dan Wabup : Transparansi Adalah Kunci
Rabu 05 Maret 2025, 15:50 WIB
Photo : Rokan Hulu Perkuat Pencegahan Korupsi, Bupati dan Wabup : Transparansi Adalah Kunci

Jetsiber.com | Rohul – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu semakin menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual, Rabu (05/03/2025) Acara ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati


Giat yang dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM, Wakil Bupati Syafaruddin Poti, SH, MM, serta Ketua DPRD Hj. Suhartini, Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, dan Kepala OPD lainnya.


Dalam sambutannya, Bupati Anton menegaskan bahwa IPKD MCP menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.


“Peluncuran IPKD MCP ini adalah langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi publik, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Bupati Anton.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Syafaruddin Poti menekankan bahwa IPKD MCP dapat menjadi pedoman bagi daerah dalam mencegah praktik korupsi.

“Kami berharap seluruh OPD dan perangkat daerah benar-benar memanfaatkan indikator ini untuk meningkatkan efektivitas dan integritas dalam pemerintahan,” tambah Wabup Syaparuddin Poti.

Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Suhartini, juga menegaskan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola yang bersih.

“DPRD akan terus mengawal dan mendukung setiap kebijakan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas di Rokan Hulu,” tegasnya.

Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi Rokan Hulu untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi, guna menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya.(TS)




Editor : Redaksi
Kategori : Rokan Hulu
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Redaksi JETSIBER.COM,
silakan kontak ke email: [email protected]


Komentar Anda
Berita Terkait
 
 


Scroll to top