Pelalawan, Jetsiber.com- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  Republik Indonesia H. Bambang Soesatyo,SE., M.B.A melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Ketua MPR RI ini melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara di hadapan Gubernur Riau H.Syamsuar,M.Si , Bupati H.Zukri, Wakil Bupati H.Nasarudin, SH,MH ,dan para tamu undangan lainnya. Sekolah TInggi Teknologi Pelalawan (ST2P) Langgam, Jumat (04/06/2021).

Bambang Soesatyo atau akrab di panggil Bamsoet mengatakan indonesia baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni lalu, namun amat disayangkan di usia Pancasila ke 76 tahun masih saja ada yang meragukannya.

”76 tahun usia Pancasila, umur yang begitu matang namun masih saja ada yang meragukan Pancasila. Sebagai warga Indonesia kita tidak hanya menghafal namun merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat", jelas H.Bambang Soesatyo.

Ia menambahkan 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.

”sistem demokrasi Kita hari ini masih berkutat dengan angka dan aspirasi. Dimana angka harus banyak untuk menang. Angka yang dimaksud yakni suara terbanyak. Biaya politik begitu mahal. Kita harus didukung oleh partai politik lalu harus menggunakan dana besar untuk kampanye. Belum kalau ada gugatan pastinya akan biaya lagi,” Jelasnya

"Kepada  mahasiswa khususnya di Pelalawan ST2P ini  bisa adinda semua generasi bangsa untuk mengkaji kembali sistem demokrasi yang berjalan selama ini.", tuturnya.

Bamsoet juga mengatakan, "renungan bagi kita semua sebagai anak bangsa untuk memperkuat dasar dan pedoman negara dalam konteks kehidupan berbangsa."

Ketua MPR RI ini juga menjelaskan bahwa konsisten dalam menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

”Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi Pokok – Pokok Haluan Negara. Komitmen dan konsisten dalam menjalankan GBHN dan PPHN sangat dibutuhkan dalam bernegara dan berbangsa. “ tutupnya Bamsoet. (MPC/**)