Minggu, 29 Januari 2023

Breaking News

  • Mantan Kejari Kuansing Gagal Jadi Aspidsus Kejati Riau,Itu Belum Rejeki Saya   ●   
  • Cicak vs. Buaya Lagi, Kuasai Harta Waris Keponakan, Pengusaha Sawit 800 ha Menggugat Keponakan Sendiri   ●   
  • Merpati Putih Gelar Sarasehan Akbar Nasional 2023   ●   
  • Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Efendi Nasution, SH, MM hadiri Seminar Parenting Ke- XX Yayasan Pendidikan Bina Ul-Ummah (SIT) Bunayya   ●   
  • Ditipu Mantan Kades Terbangiang, Petani Saridi Minta Bantuan Hukum Ke JMSI Pelalawan   ●   
Kemendagri Panggil Bupati Meranti, Bakal Duduk Bersama Kemenkeu dan ESDM
Sabtu 17 Desember 2022, 14:54 WIB

Jakarta, Jetsiber.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan terkait protes jatah Dana Bagi Hasil (DBH). Kemendagri juga akan mengundang pihak terkait.

"Rencana Selasa besok mau diadakan pertemuan, difasilitasi ya, tentu (bersama) komponen terkait, kementerian terkait," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni seperti dilansir Antara, Jumat (16/12/2022).

Pertemuan yang digelar pada Selasa (20/12) itu akan melibatkan pihak pemerintah meliputi Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian ESDM, dengan pihak pemerintah daerah (pemda) yakni Provinsi Riau, terutama Kabupaten Kepulauan Meranti.

Agus menyatakan pertemuan yang merupakan langkah mediasi ini akan dilakukan secara tertutup di Kantor Kemendagri, namun masyarakat nantinya dapat mengetahui hasil dari rapat tersebut.

Pertemuan itu sendiri merupakan buntut dari Bupati Adil yang menyampaikan protesnya terkait jatah DBH kepada Kemenkeu pada pekan lalu dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Adil kala itu menyebutkan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen minyak naik sedikit padahal harga dan produksi minyak di sana terus naik hingga daerahnya menjadi penduduk termiskin se-Provinsi Riau.

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Adil mengungkapkan rencananya untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menyebut jajaran Kemenkeu diisi oleh pejabat yang merupakan iblis.

Kemarahan Adil kepada pemerintah pusat itu sampai melontarkan rencananya untuk melepaskan Kabupaten Kepulauan Meranti dari Indonesia mengingat daerah ini dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia.

Adil melontarkan kalimat itu karena ia mengaku sudah mencoba mengajukan protes ke Kemenkeu, namun sulit ditemui dan dirinya juga sudah sering mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta audiensi.

Kemenkeu pun sudah memberikan audiensi melalui daring hingga dirinya juga sempat hadir dalam sebuah acara di Bandung dan mendapat penjelasan dari Kemenkeu, namun ia belum puas karena menurutnya acara itu dihadiri pejabat yang kurang kompeten.

Dalam hal ini, Dirjen Agus menjelaskan sebenarnya pemerintah pusat selalu mengadakan rapat dengan pemda, namun perwakilan daerah yang hadir sering tidak menjelaskan hasil rapat ke petingginya sehingga menimbulkan salah persepsi.

"Jadi komunikasi memang sebenarnya rekonsiliasi melibatkan daerah tidak nggak melibatkan kepala daerah dan kadang yang datang rapat tidak menjelaskan ke daerahnya," jelas Agus.

Agus pun memastikan pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terkait pertemuan pekan depan namun belum ada konfirmasi.

"Saya kira ini kepentingan bersama ya harus datang lah. Kita harapkan datang biar semuanya bisa bicara terbuka, tidak ada dusta di antara kita," tegas Agus.(Red)

Sumber:Detiknews.com




Editor : Nur
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Redaksi JETSIBER.COM,
silakan kontak ke email: redaksi.jetsiber@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
 
 


Scroll to top